Birueuen — Taman Iskandar Muda (TIM) Jakarta sudah menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan longsor yang melanda Aceh sejak akhir November 2025. Total bantuan yang sudah disalurkan mencapai lebih Rp 2,5 miliar lebih. Penyaluran akan terus dilakukan karena donasi yang dibuka untuk umum sejak awal bencana belum ditutup.
Bantuan tersebut berupa sembako, obat-obatan, pakaian layak pakai, pakaian dalam, hingga peralatan salat. TIM juga membangun sumur bor serta memasang panel surya di sejumlah titik terdampak.
Ketua Umum Pengurus Pusat Taman Iskandar Muda (PPTIM), Ir. H. Muslim Armas, menyampaikan hal itu kepada wartawan di Bireuen, Selasa (17/2/2026) sore. Ia didampingi Koordinator Kerja Sama Antar Lembaga Satgas TIM Peduli Bencana Aceh-Sumatera, Halim Thomas, putra Bireuen yang juga Ketua Alumni 91 SMPN 1 Bireuen.
Baca juga: Foto-Foto Aksi Satgas TIM Peduli Bencana Aceh
Muslim menjelaskan, pada masa awal bencana, bantuan sembako disalurkan ke Bireuen, Aceh Utara, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Timur, dan Aceh Tamiang.
“Bantuan itu disalurkan dengan melibatkan Satgas TMI, relawan dan berkat bantuan dari tim rescue dan off roader untuk menembus daerah-daerah terisolasi,” kata Muslim dilansir dari Kabarbireuen.com.
Penyaluran bantuan juga dilakukan bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Aceh untuk distribusi obat-obatan. Selain itu, diserahkan pakaian layak pakai, pakaian dalam, serta kelambu bagi pengungsi.
“Menjelang Ramadhan, kita menyalurkan bantuan berupa peralatan shalat, yaitu mukena, sarung sajadah dan Alquran,” ungkap Muslim.
Baca juga: PPTIM Surati Prabowo Desak Status Bencana Nasional dan Bentuk Badan Pemulihan Aceh
Terkait bantuan rumah bagi korban banjir, ia menyebut masih menunggu regulasi pemerintah agar kayu yang terbawa arus banjir dapat dimanfaatkan.
“Untuk sementara, kita baru bangun satu rumah di Aceh Tamiang,” pungkas Muslim Armas.
Desak Bencana Nasional
Selain menghimpun donasi untuk korban bencana di Aceh, PPTIM juga mendesak pemerintah agar serius menangani bencana serta menetapkan banjir Aceh sebagai bencana nasional.
Beberapa waktu lalu, PPTIM mengirim surat terbuka kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat itu berisi permintaan pembentukan Badan Pemulihan dan Pembangunan (BPP) Sumatera untuk rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana.
Organisasi paguyuban masyarakat Aceh yang berpusat di Jakarta tersebut juga mendorong penetapan status darurat bencana nasional mengingat luasnya kerusakan akibat banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera pada akhir November 2025.
“Selain status bencana nasional, kita desak agar dibentuk Badan Pemulihan dan Pembangunan kembali Aceh, Sumut, dan Sumbar karena memang perlu waktu untuk memulihkan kembali daerah ini mengingat kerusakannya sangat parah,” kata Ketua Umum PPTIM Muslim Armas di Jakarta, Kamis 25 Desember 2025, dikutip dari Beritasatu.com.
Baca juga: PPTIM Gerakkan Seluruh Jaringan Paguyuban Perantau Aceh Bantu Korban Banjir dan Longsor
Muslim menuturkan kondisi masyarakat Aceh masih sangat sulit, terutama di wilayah yang aksesnya terputus akibat bencana. Meski lebih dari 3 pekan berlalu, masih ada warga yang belum menerima bantuan maupun evakuasi, khususnya di Aceh bagian tengah.
Ia juga meminta izin masuk bantuan internasional dibuka guna mempercepat pemulihan di berbagai sektor kehidupan masyarakat terdampak.
Muslim mengingatkan pemerintah agar menangani bencana secara serius dan tepat, mengingat Aceh merupakan daerah bekas konflik bersenjata.
“Apabila penanganan bencana ini tidak dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan menyeluruh, maka hal ini berpotensi menimbulkan berbagai akibat yang tidak kita harapkan, termasuk disintegrasi bangsa. Kondisi ini dikhawatirkan dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Muslim dalam suratnya.
Surat tersebut juga mendesak pemerintah pusat segera membentuk Badan Pemulihan dan Pembangunan Aceh dan Sumatera serta mengalokasikan dana memadai untuk pemulihan infrastruktur, sektor ekonomi, sarana pendidikan, fasilitas ibadah, relokasi tempat tinggal, kompensasi kerugian masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat bencana, serta pemulihan ekonomi.
“Badan ini harus diisi oleh para ahli, praktisi, atau orang-orang berpengalaman, serta melibatkan tokoh masyarakat dan putra-putri Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai pihak yang memahami dengan baik kondisi di daerah,” tulisnya.
PPTIM menilai pemulihan Sumatera pascabencana memerlukan pendekatan berbasis wilayah.
“Kami, atas nama masyarakat Aceh, sangat berharap kepada pemerintah pusat agar dapat mempertimbangkan suara jeritan hati rakyat Aceh yang sedang galau dan berduka akibat bencana banjir dan longsor, sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat segera pulih dan bangkit kembali untuk menata kehidupannya yang lebih baik di masa yang akan datang,” pungkasnya.
Sumber: Kabarbireuen.com, Beritasatu.com
